DPR ingin membantu pemulangan jenazah Ruyati, TKI yang dihukum mati atas kasus pembunuhan di Arab Saudi. Ketua DPR Marzuki Alie akan menghubungi ketua parlemen Arab Saudi untuk membantu pemulangan jenazah Ruyati.

Komisi I DPR menyetujui pembayaran uang tebusan untuk Darsem binti Dawud, TKI yang membunuh majikannya karena hendak diperkosa. Pembayaran diyat itu diambilkan dari pos anggaran Kemenlu dan diserahkan sebelum 7 Juli 2011.

23 WNI yang mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) migran terancam hukuman mati di Saudi Arabia. Pemerintah RI diwanti-wanti agar tidak kecolongan agar kasus Ruyati tak lagi terulang.

Kementerian Luar Negeri rencananya akan membentuk tim terpadu untuk membahas permasalahan yang dihadapi para WNI di luar negeri. Tim ini terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, penegak hukum, dan DPR.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menuturkan ada 303 WNI yang terancam hukuman mati di sejumlah negara. Jumlah kasus itu didata sejak tahun 1999 hingga 2011.

Setiap warga negara asing (WNA) yang dihukum mati di Arab Saudi memang tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah negara asalnya.

Sekretaris FPKB DPR M Hanif Dhakiri menuding urusan TKI menjadi tanggung jawab Kemlu dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Perlindungan warga negara Indonesia oleh pemerintah sepertinya masih menjadi barang langka. Pemerintah Indonesia terkesan tak acuh dalam melindungi warga negaranya terutama yang berada di luar negeri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bela sungkawa atas dihukum matinya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ruyati di Arab Saudi. Menurut SBY, bila ada masalah hukum, maka para TKI harus ada pendampingan oleh pengacara.

Pemancungan pada tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Bekasi, Ruyati binti Sapubi, tanpa pemberitahuan perwakilan RI di Arab Saudi (KBRI) disesalkan. Ke depan, RI harus bersikap tegas agar Arab Saudi lebih sensitif pada TKI. Caranya?