Jokowi melontarkan gagasan agar menteri yang akan menjabat di kabinetnya nanti melepas jabatan parpol. Namun ternyata ide ini tak serta merta mendapat dukungan dari internal PDIP.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai wacana menteri lepas jabatan parpol yang digagas Jokowi masih harus dibicarakan lagi. Dia menegaskan pembicaraan itu hingga saat ini masih belum dilakukan.

Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak sependapat dengan Jokowi soal menteri harus melepas jabatan parpol. Pendapat Muhaimin didukung istrinya.

Presiden Terpilih Joko Widodo melontarkan gagasan agar menteri di kabinetnya nanti melepas jabatan parpol. Dari tiga parpol parlemen yang mendukung Jokowi, hanya PKB yang belum menerima gagasan itu.

PKB tak sepakat dengan Jokowi yang ingin menterinya melepas jabatan dari parpol. Jokowi mengingatkan komitmen awal koalisi tanpa syarat, namun PKB merasa masih setia pada komitmen itu.

Keinginan Jokowi agar menterinya kelak melepas jabatan parpol langsung menuai protes dari PKB. PKB menolak keinginan Jokowi tersebut, padahal memilih menteri adalah hak prerogatif presiden. Jokowi pun mengingatkan kesepakatan awal kerjasamanya.

Keinginan Jokowi agar menteri melepas jabatan di parpol ditentang PKB. Padahal partai koalisi lain seperti Hanura memahami sepenuhnya komitmen awal koalisi tanpa syarat.

Saat membangun kerjasama menghadapi Pilpres 2014, semua partai pendukung Jokowi-JK berikrar membangun koalisi tanpa syarat. Namun kini PKB mulai tergoda kursi menteri, malah terkesan melawan keinginan Jokowi.

Keinginan Jokowi agar menteri dalam kabinetnya melepas jabatan dari parpol menuai protes dari partai koalisinya yakni PKB. Seperti apa tanggapan Jokowi?

Jokowi ingin membuat gebrakan dengan memasang menteri yang tak merangkap jabatan di partai politik. Akankah elite partai koalisi menerima tantangan Jokowi itu?