MK akhirnya memutuskan bahwa KTP atau paspor bisa digunakan warga untuk sebagai alat bukti untuk mencontreng dalam Pilpres 8 Juli 2009. Namun, penggunaan KTP dan paspor harus memenuhi beberapa syarat.

Para tokoh lintas agama meminta Presiden SBY tidak lepas tanggung jawab menangani kisruh DPT. Sebagai kepala negara, SBY tidak bisa menghindarinya.

Berbahagialah Anda yang tidak tercantum di DPT namun ingin mencontreng. Sebab MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU Pilpres sehingga KTP dan paspor sah digunakan sebagai identitas untuk mencontreng.

Untuk mengamankan kondisi Sumatera Selatan menjelang Pilpres 2009 terkait soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menurunkan 9.000 anggotanya.

KPU menyatakan siap dengan apapun putusan Mahkamah Kontitusi (MK) terkait kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres. Jika memang sidang memutuskan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) diperbolehkan dalam pilpres 8 Juli mendatang, KPU pun akan segera menindaklanjutinya dengan merevisi peraturan KPU.

Nilai tukar rupiah bergerak lesu menjelang pemilihan presiden yang diwarnai dengan kekisruhan seputar DPT. Perdagangan berjalan tipis, investor memilih tidak banyak mengambil posisi.

Mahasiswa KKN PPM P4 (Pendidikan Pemilih dan Pemantau Pemilu) UGM gelombang ke-3 menemukan DPT bermasalah di beberapa daerah terpencil di  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Wacana penggunaan KTP untuk warga yang belum terdaftar di DPT bergulir makin kencang. Bagi KPU masalah ini mungkin bisa menjadi solusi, tetapi bagi Biro Logistik terobosan ini menjadi bencana karena harus bekerja lagi.

Bawaslu menilai penggunaan KTP boleh digunakan bagi warga yang tidak tercantum di DPT, hanya menyelesaikan satu masalah, yaitu masalah orang yang tidak terdaftar. Namun di balik itu, masalah lain menanti.

Kisruh DPT membuat sejumlah pihak memunculkan wacana penundaan pelaksanaan Pilpres 2009. Namun bagi pihak lain, wacana tersebut dinilai berlebihan dan tidak memiliki alasan yang kuat.