Masalah pungutan liar (pungli) di pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih terjadi sehingga pengusaha logistik terus mengeluh.

Sarapan dengan pengusaha logistik, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mendapat banyak pengaduan, termasuk soal pungli.

Ombudsman Jabar menemukan praktik maladministrasi berupa pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pengurusan perizinan pada tiga dinas di lingkungan Pemkot Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyiapkan siasat agar perilaku nakal anak buahnya tak terulang pada 2015. Seperti apa caranya?

Hal paling pertama yang ingin dilakukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan adalah menghapus pungli dan menertibkan truk membawa muatan sesuai kapasitas.

Pengemudi truk yang melintas jembatan timbang Cekik, Jembrana, Bali keberatan ditilang petugas Dishub karena biasanya hanya membayar Rp 15 ribu pada petugas. Meski keberatan dengan tilang tersebut, penindakan ini tak membuat sopir menjadi jera.

Ombudsmen RI menyebut masih ada pungutan liar di Kota Surabaya. Wali Kota Tri Rismaharini pun marah. Seluruh dinas, camat dan lurah dikumpulkan. Risma mengaku malu.

Kemenag membentuk Satgas Pengendalian Gratifikasi Layanan KUA serta Tim Penanganan dan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat. Hal ini menindaklanjuti rapor merah KPK.

BNP2TKI memberlakukan layanan online kepada para TKI. Layanan ini akan diberlakukan pada pelayanan terkait jasa TKI lainnya, seperti pelayanan dokumen TKI, kesehatan dan asuransi.

Dalam 2 bulan ini publik belum dapat berharap banyak terhadap kinerja para menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini. Sebagian dari para menteri memang sudah terlihat kinerjanya, meskipun kadang-kadang keputusannya sering tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan untuk membayar pejabat setingkat lurah hingga Rp 25 juta tiap bulan. Syaratnya, lurah tak boleh lagi menilep anggaran.