Ditjen Pajak meminta agar masyarakat tidak menyangkutpautkan tertangkapnya beberapa oknum pegawai dengan lembaga akademik yang pernah menjadi tempat mereka menimba ilmu.

Pasca putusan MK, presiden mengeluarkan keputusan yang intinya menyatakan tidak ada perubahan apapun pada posisi 18 wakil menteri. GNPK siap mengajukan uji materiil ke MA karena ada kemungkinan Keppres tersebut melanggar UU.

Media kembali dihebohkan dengan pemberitaan mengenai kasus korupsi pegawai pajak. Sebagaimana pemberitaan di detik.com, anggota Komisi XI DPR, Arief Budimanta mengatakan, kenyataan ini harus ada perubahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah pro aktif dalam rangka menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Hal itu dilakukan KPK dengan menggelar 'Kampanye Berintegritas' di Gelora Bung Karno Minggu pagi.

Oknum pajak yang tertangkap KPK kebanyakan adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Hal ini membuat citra sekolah tersebut buruk di masyarakat.

Tertangkapnya oknum pajak oleh KPK semakin memojokkan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Tapi lembaga pendidikan tidak bisa dijadikan kambing hitam.

Sesuai putusan MK, maka wakil menteri saat ini menjadi jabatan politis dan pejabatnya menjadi anggota kabinet. Sedari awal, tidak sedikit yang mempertanyakan fungsi wakil menteri. Sebenarnya apa tugas yang Presiden SBY embankan kepada mereka?

Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan KPK, punya cerita sendiri soal alumni Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN). Mereka banyak yang bisa diandalkan.

Kejagung memeriksa dua tersangka kasus korupsi pengadaan peralatan laboratorium dan peralatan penunjang labolatorium pendidikan pada Universitas Negeri Jakarta TA 2010.

Anggota DPR Arief Budimanta mendesak adanya pembenahan sistem penerimaan pegawai baru di lingkungan Pajak. Ia berharap Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dilebur dengan kampus negeri.