detikNews

Anggota DPR Tolak Hamid Awaludin Sahkan RUU

Lantaran diduga kuat menjadi tersangka kasus korupsi segel KPU, anggota DPR Anas Yahya meminta agar Menkum dan HAM Hamid Awaludin dilarang mewakili pemerintah dalam mengesahkan RUU.

Jumat, 21 Jul 2006 12:12 WIB

detikNews

Parameter Peraturan Proteksi Pejabat Harus Jelas

Peraturan mengenai proteksi/perlindungan pejabat publik harus mempunyai parameter yang jelas. Jangan sampai aturan tersebut justru menghambat penegakan hukum.

Rabu, 19 Jul 2006 16:36 WIB

detikNews

Hamdani Amin Jadi Saksi Sidang Segel Surat Suara KPU

Wajah Kabiro Keuangan KPU Hamdani Amin muncul lagi di persidangan. Hamdani menjadi saksi sidang segel surat suara KPU dengan terdakwa Dirut PT Royal Standar Untung Sastrawijaya.

Selasa, 18 Jul 2006 17:08 WIB

detikNews

Eksekutor Amrozi Cs Telah Siap

Meski belum ada kejelasan waktu dan tempat pelaksanaannya, Polda Jateng telah menyiapkan regu tembak untuk mengeksekusi terpidana mati Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra.

Jumat, 14 Jul 2006 14:41 WIB

detikNews

Badan Nasional Penempatan & Perlindungan TKI Segera Dibentuk

Pemerintah segera membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Kamis, 13 Jul 2006 18:01 WIB

detikNews

TKI Dibekali Smart Card

Setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nantinya akan memiliki satu smart card yang multifungsi.

Kamis, 13 Jul 2006 17:36 WIB

detikNews

Birokrasi TKI Dipangkas dari 40 Meja Jadi 11 Meja

Birokrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang keluar atau masuk ke Indonesia disederhanakan.

Kamis, 13 Jul 2006 17:22 WIB

detikNews

Hamid Bakal Diperiksa KPK Lagi

KPK akan kembali memeriksa Hamid Awaludin. Menkum dan HAM itu akan diperiksa dalam pengadaan segel surat suara Pemilu 2004.

Kamis, 13 Jul 2006 16:11 WIB

detikNews

Aktivis Buruh Migran Demo SBY di Balai Kartini

Sekitar 30 aktivis buruh migran menggelar aksi di depan kantor Depnakertrans mendesak agar pemerintahan SBY-JK tidak mengumbar janji manis terkait perlindungan buruh migran.

Kamis, 13 Jul 2006 10:31 WIB

detikNews

Kalla: UU PA Patut Disyukuri

Wapres Kalla menilai pengesahan UU PA patut disyukuri. Kalla yakin, UU itu dapat menjadi landasan pemerintahan yang baik.

Rabu, 12 Jul 2006 00:01 WIB