Tim kampanye SBY-Boediono, Andi Muawiyah Ramly, tidak mempersoalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penggunaan KTP dan paspor bagi warga yang tak terdaftar dalam DPT.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor untuk menyalurkan hak pilih di Pilpres 2009. Jumlah pemilih pun akan bertambah. Siapa yang diuntungkan?

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KTP atau paspor bisa digunakan untuk Pilpres 2009, KPU langsung bergerak. Malam ini, KPU menggelar rapat pleno membahas putusan MK itu.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki KPU sekarang ternyata belum dibenahi. Padahal Ketua KPU pernah menyatakan telah membenahi DPT tersebut. Alhasil, Ketua KPU pun disebut telah berbohong.

Meski senang, penggugat putusan MK, Refly Harun menilai putusan MK terkait diperbolehkannya KTP bisa digunakan sebagai bukti mencontreng, masih bermasalah. Pemilih harus tinggal di alamat yang tertera di KTP.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materi penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres.

Putusan MK soal penggunaan KTP dalam Pilpres bisa segera dilaksanakan tanpa perlu adanya peraturan pendukung, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu).

"JK-Win dan Mega-Pro selama ini memperjuangkan hak-hak yang terzalimi. Soalnya, yang nomor 2 itu dia datang aja nggak," komentar kubu JK terkait dibolehkannya KTP sebagai alat bukti mencontreng.

Lembaga Survei Nasional (LSN) membatalkan pelaksanaan quick count Pilpres 2009 yang sedianya akan bekerja sama dengan Global TV, TPI dan MNC News. LSN mengambil sikap ini karena menilai Pilpres bermasalah.

Tim kampanye ketiga pasangan capres-cawapres bersama KPU akan melakukan penyisiran atas DPT yang bermasalah. Namun mereka terkendala oleh keterbatasan komputer yang sudah kuno dan jumlahnya sedikit.