Langkah pemerintah melakukan remunerasi terhadap beberapa Kementerian yang bertujuan meningkatkan kinerja dan mengurangi korupsi ternyata tidak membuahkan hasil. Kebijakan remunerasi itu justru menyesatkan langkah reformasi birokrasi.

Mulai tahun 2011, Polri mendapat tunjangan kinerja/remunerasi. Dengan remunerasi tersebut, Polri siap meningkatkan kinerjanya.

Mulai tahun 2011 seluruh anggota Kepolisian akan mendapat tambahan tunjangan kinerja/remunerasi. Remunerasi ini diberikan berdasarkan Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010.

Total penghasilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berkisar pada angka Rp 40 juta perbulan. Nilai gaji itu sudah termasuk berbagai tunjangan, termasuk honor sidang dan tunjangan pengawalan khusus konstitusi (TKPK).

Hakim MK sedang diuji akhir-akhir ini dengan isu suap. Jika memang kasus haram itu terbukti, maka hal itu tentu kelewatan. Sebab, sebenarnya hakim MK sudah mendapatkan gaji dan honor yang cukup besar.

Komisi XI DPR telah menyetujui defisit anggaran Bank Indonesia (BI) dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2011 sebesar Rp 45 triliun.

Ditjen Bea Cukai menyatakan telah menjatuhkan hukuman kedisiplinan kepada 64 aparatnyasepanjang tahun ini. Dari jumlah tersebut ada 5 orang pegawai yang diberhentikan tidak hormat alias dipecat

Mengingat sangat dibutuhkannya surat pengantar tersebut oleh masyarakat dalam memproses surat-surat tanah mereka agar kiranya para aparat kelurahan sudah tidak lagi memungut 'pungli' atas surat-surat yang dibutuhkan tersebut.

Hari 'kejepit' bukan hanya membuat sebagian anggota DPR bolos sidang paripurna hari ini, tapi juga membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas masuk kerja. Pemandangan itu juga terlihat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial hanya mengabulkan Rp 1 miliar untuk ganti rugi upah karyawan eks Hotel Grand Aquila. Sementara dalam tuntutan karyawan, pihak hotel harus membayar ganti rugi sebesar Rp 3,6 miliar.