Pendirian Rumah Transisi Pemerintahan Jokowi -JK dikritik kubu Prabowo-Hatta. Mereka menilai langkah tersebut sebagai sikap jumawa. 

Kantor transisi yang dibentuk oleh presiden terpilih Joko Widodo dikritik oleh kubu Prabowo-Hatta.

Dua dari 9 hakim konstitusi berasal dari parpol, di mana parpol tersebut belakangan menjadi pendukung Prabowo-Hatta. Namun hal tersebut ditegaskan tidak akan mempengaruhi putusan sidang.

Tim Prabowo-Hatta menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kubu Jokowi-JK terus memberikan pembelaan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Suharso mendasarkan dorongan merapat ke kubu Jokowi-JK bersandar pada titah sang kiai kharismatik, Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair. Menurut Suharso, Maimun sudah menginstruksikan agar PPP mendukung pemerintahan terpilih lewat hasil resmi KPU. Namun Ketua PPP berpandangan lain.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin memuji komitmen Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan membentuk kabinet profesional tanpa tersandera bagi-bagi kursi menteri dari parpol. Kabinet profesional berdasarkan kompetensi diyakini dapat mempercepat program pemerintahan baru.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan partainya akan mendukung presiden terpilih yang memimpin pemerintahan baru. Namun posisi Demokrat saat ini masih netral.

Tim pemenangan Jokowi-JK berharap elite politik menghargai seluruh proses pelaksanaan Pilpres termasuk penanganan gugatan di MK. Masyarakat jangan dibuat bingung dengan gaya politik yang tidak demokratis.

KPU akan menghadapi sidang gugatan perdana oleh tim Prabowo-Hatta di MK pada 6 Agustus 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan KPU nantinya akan dipublikasikan.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique mengimbau pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta agar tidak gegabah dalam mengambil langkah pasca pengumuman Pilpres oleh KPU. Dia meminta seluruh pihak bersabar dan tetap tenang sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).