Polres Jakbar menggelar sidang disiplin kode etik terkait foto seronok Novi Amilia saat ditahan di Polsek Taman Sari. Ada 4 orang polisi yang diperiksa Provost Polres Jakbar. 

DKPP berencana akan mendatangkan BPPT dan Bappenas dalam sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik saat KPU menunda jadwal pengumuman verifikasi administrasi parpol.

BK DPR akan memanggil kembali Dahlan Iskan, dan langsung memproses laporan Dahlan Iskan dengan menghadirkan 3 direksi BUMN dan anggota DPR yang dilaporkan meminta jatah BUMN.

“Jika tak ditindaklanjuti akan berimplikasi kepada tindak pidana pelanggaran.”

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluhkan koordinasi yang kurang harmonis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, Bawaslu mengaku tidak pernah diturutsertakan dalam menerima surat-surat penting yang dikeluarkan KPU.

Di hadapan DKPP, KPU melempar tanggungjawab pada Sekjen KPU soal molornya verifikasi administrasi parpol peserta pemilu. Namun Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi tak mau begitu saja disalahkan. Internal KPU memanas.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU. Hal ini dikarenakan persidangan terkait molornya jadwal verifikasi administrasi parpol di KPU ini berjalan cuku panas.

Dahlan Iskan kembali menyurati Badan Kehormatan (BK) Senin (13/11) kemarin. Ketua Badan Kehormatan DPR M Prakosa mengatakan dalam suratnya Dahlan merevisi nama-nama yang dilaporkan sebelumnya.

"Kalau pun tetap SRI tidak lolos, harus tidak lolos dengan cara-cara yang benar. Sampai sekarang belum ada berita acara itu, yang ada hanyalah checklist," ujar Ketua Umum Partai Serikat Republik Indonesia (SRI), Damianus Tofa.

DKPP kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sidang diagendakan mendengar keterangan pihak penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum.