Alih-alih menghukum berat para koruptor, revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi justru dinilai bisa mengancam para pelapor kasus korupsi. Mereka berpotensi dikriminalisasikan atas pelaporan yang mereka buat kepada penegak hukum.

ICW menemukan adalah sejumlah pelemahan dalam revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sedang disusun pemerintah. Pelaku kasus korupsi di bawah Rp 25 juta akan dilepaskan dari jerat hukum.

ICW menyayangkan upaya penghilangan ancaman hukuman mati yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 tentang Tipikor. ICW melihat ancaman hukuman mati tetap harus dipertahankan untuk menekan potensi terjadinya korupsi.

ICW meminta BK DPR jangan berpangku tangan terkait laporan dugaan pelanggaran beking impor BlackBerry ilegal. BK mempunyai kewajiban untuk melakukan investigasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk semakin memperkuat pengawasan internalnya. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya lagi pegawai KPK yang mencoba menggelapkan uang.

MK diprotes. Lembaga itu dinilai lamban menangani perkara masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Sejumlah koalisi LSM yakni ICW, YLBHI, dan LBH Jakarta akan mendatangi MK dan memberikan surat protes itu.

Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengusulkan agar semua perkara korupsi ditangani KPK. Usul ini dinilai hanya lontaran iming-iming belaka karena selama ini saja politisi di DPR tidak terbukti mendukung secara penuh kerja dari KPK.

Setelah lama 'dianggurkan' oleh KPK meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004, Syuhada Tasman akhirnya kembali diperiksa.

Penanganan kasus korupsi kehutanan di Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bak jalan di tempat. Untuk itu, ICW) mendesak KPK untuk melakukan tindakan tegas.

Kewenangan yang dimiliki KPK terancam terpangkas karena Undang-undang yang mengatur lembaga itu telah masuk dalam Prolegnas 2011. Hal itu dinilai sebagai serangan balik dari DPR.