Penetapan upah minimum provinsi (DKI) Jakarta 2014 dipastikan batal diputuskan hari ini.

Pengusaha tekstil dan garmen tak keberatan dengan rencana aksi mogok buruh, namun yang membuat kalangan pengusaha resah adalah aksi sweeping.

Perwakilan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta hari memilih absen saat rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014. Kenapa?

UMP DKI 2014 tengah dirapatkan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sekitar 500 buruh yang menuntut UMP Rp 3,7 juta menggeruduk kantor Gubernur DKI Joko Widodo itu. Akibatnya jalan arah ke Thamrin ditutup.

Ratusan buruh yang tergabung dalm Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo, mendatangi pendopo kabupaten. Mereka menuntut kenaikan UMK 50% untuk Sidoarjo dan gaji per bulan sekitar Rp 3 juta.

Para perwakilan serikat buruh belum nampak hadir dalam rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimim Provinsi (UMP) 2014.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Semarang melakukan aksi blokir pantura, sebagai bentuk perjuangan menolak upah murah. Mereka menuntut Gubernur Jawa Tengah menyetujui upah Rp 3 juta per bulan untuk buruh.

Rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk menetapkan rekomendasi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta siang ini diwarnai aksi demo buruh.

Tuntutan buruh untuk kenaikan upah memiliki dasar sangat kuat. Kenaikan upah juga akan memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah-pengusaha lebih baik fokus pada musuh bersama.

Seribuan orang buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 3,7 juta per orang per bulan.