MK diprotes. Lembaga itu dinilai lamban menangani perkara masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Sejumlah koalisi LSM yakni ICW, YLBHI, dan LBH Jakarta akan mendatangi MK dan memberikan surat protes itu.

Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengusulkan agar semua perkara korupsi ditangani KPK. Usul ini dinilai hanya lontaran iming-iming belaka karena selama ini saja politisi di DPR tidak terbukti mendukung secara penuh kerja dari KPK.

Setelah lama 'dianggurkan' oleh KPK meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004, Syuhada Tasman akhirnya kembali diperiksa.

Penanganan kasus korupsi kehutanan di Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bak jalan di tempat. Untuk itu, ICW) mendesak KPK untuk melakukan tindakan tegas.

Kewenangan yang dimiliki KPK terancam terpangkas karena Undang-undang yang mengatur lembaga itu telah masuk dalam Prolegnas 2011. Hal itu dinilai sebagai serangan balik dari DPR.

ICW menuding Mahkamah Agung tidak transparan dalam menyeleksi calon hakim konstitusi pengganti Arsyad Sanusi. Namun hal ini dibantah MA.

Mahkamah Agung menambah hukuman Anggodo Widjojo menjadi 10 tahun. Putusan MA ini harus dijadikan dasar KPK untuk membongkar siapa dalang kriminalisasi Bibit dan Chandra.

Apa kabar kasus BLBI? Seperti hilang ditelan bumi, pelan-pelan penanganan kasus ini pun tidak jelas rimbanya. ICW pun mempertanyakan penanganan kasus ini. Terutama pada KPK.

Anggodo Widjojo divonis MA 10 tahun penjara. Putusan ini patut diapresiasi. KPK pun harus segera mengungkap rekayasa kriminalisasi atas Bibit-Chandra.

Manuver tersangka kasus cek suap Panda Nababan sudah jauh dari substansi kasus. Sebaiknya KPK, termasuk Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah tak menggubris apa yang dilakukan politisi PDIP tersebut.