Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) masih menjadi persoalan. Meski telah diberi waktu hampir dua bulan, KPU Kota Medan tidak bekerja profesional dalam mendata masyarakat sebagai calon pemilih untuk Pilpres.

KPU mendapat tambahan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan DPT. Sebanyak 100 Komputer didatangkan oleh tim Mega-Prabowo untuk membenahi masalah ini.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penggunaan KTP dan paspor bagi warga yang tak terdaftar dalam DPT juga disambut baik oleh kubu SBY. Mereka bahkan yakin dengan keputusan kemungkinan SBY menang dalam 1 putaran semakin besar.

Putusan MK mengenai DPT mendapat respons positif. Tapi diingatkan, dengan diperbolehkannya penggunaan KTP akan memicu persoalan baru yang mesti segera diantisipasi. Antara lain soal distribusi surat suara.

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli mendatang. Bawaslu pesimis putusan MK tersebut akan berjalan efektif mengingat jangka waktu yang sudah sangat dekat.

Pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto mendatangi KPU untuk segera memperbaiki DPT Pilpres dalam waktu 1x24 jam. Kedua pasangan ini ternyata telah menghubungi pasangan SBY-Boediono untuk sama-sama menyelamatkan hak pilih rakyat.

Megawati Soekarnoputri tetap optimis pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengabulkan permohonan uji materi penggunaan KTP bagi pemilih yang tak terdaftar dalam DPT.

Ketua Umum PNBK Erros Djarot menyambut baik penggunaan KTP bagi warga yang tidak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilih di Pilpres 2009. Dia yakin pemilih SBY-Boediono akan bertambah banyak.

MK memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli mendatang. Meski begitu, KPU tidak akan menambahkan logistik berupa surat suara.

Megawati menyambut baik putusan MK tentang penggunaan KTP bagi pemilih tak terdaftar. Capres nomor 1 ini menilai putusan tersebut merupakan suatu terobosan bagi penyelamatan hak pilih warga dalam Pilpres.