Kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri berujung pada penarikan penyidik Polri di KPK. Sekarang saatnya KPK menambah penyidik dari kejaksaan.

Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam menangani kasus korupsi di Korlantas Polri makin berlarut-larut. Presiden harus turun tangan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendorong Inspektur Jenderal Djoko Susilo memenuhi panggilan KPK. Hal ini penting agar proses hukum kasus Korlantas Polri lekas tuntas.

Polemik antara KPK dan Polri dalam menangani kasus korupsi di Korlantas Polri makin berlarut-larut. Termasuk siapa yang berwenang menyidik Irjen Djoko Susilo yang tersangkut kasus itu.

Polemik antara KPK dan Polri dalam menangani kasus korupsi di Korlantas Polri makin berlarut-larut. Banyak pihak menilai Presiden harus turun tangan. Namun menurut Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, hal tersebut belum perlu.

Irjen Djoko Susilo sempat mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika mantan Gubernur Akpol ini tetap tidak mengindahkan panggilan KPK, maka panggilan paksa akan dilakukan.

Tersangka kasus simulator SIM, Irjen Djoko Susilo sempat mangkir ketika dipanggil KPK Jumat lalu. Ketua KPK, Abraham Samad menegaskan bahwa KPK akan selalu siap jika harus memanggil paksa jenderal bintang 2 yang masih aktif tersebut.

MA memutuskan tidak akan melayani surat permohonan fatwa terkait seteru penanganan kasus dugaan korupsi Simulator SIM antara Polri dan KPK. Polri bersikap menyerahkan urusan tersebut kepada KPK.

Menko Polhukam Djoko Suyanto enggan mengomentari penolakan Irjen Djoko Susilo yang dipanggil oleh KPK. Namun Djoko meminta semua pihak menjalankan prosedur yang ada.

Setelah tidak memenuhi panggilan KPK Jumat lalu, tersangka kasus pengadaan simulator SIM, Irjen Djoko Susilo akan kembali dipanggil. Mantan Gubernur Akpol ini akan diperiksa antara hari Kamis atau Jumat.