Upaya Komisi III DPR yang ingin merevisi UU KPK terus menuai kecaman. Komisi III diduga sedang mengebiri KPK lewat jalur legislasi.

Kejagung telah membantah bahwa penggantian Amari dari posisi Jampidsus tidak terpaut dengan kasus korupsi Sisminbakum. Untuk membuktikannya, Kejagung diminta untuk tetap melanjutkan proses hukum kasus itu ke pengadilan.

ICW meminta KPK mengevaluasi penyidik kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom. Hal ini disebabkan hingga kini pemberi suap dalam kasus tersebut belum juga diproses.

Kejaksaan akan menolak kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta. Sebab, menurut perhitungan jaksa, uang tersebut tidak sebanding dengan biaya mengusut korupsi yang nilainya serupa.

Revisi UU Tipikor yang berada di tangan pemerintah menuai kritik pedas. Pemerintah dinilai berniat melemahkan pemberantasan korupsi. Salah satu poinnya mencabut kewenangan penuntutan KPK.

Alih-alih menghukum berat para koruptor, revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi justru dinilai bisa mengancam para pelapor kasus korupsi. Mereka berpotensi dikriminalisasikan atas pelaporan yang mereka buat kepada penegak hukum.

ICW menemukan adalah sejumlah pelemahan dalam revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sedang disusun pemerintah. Pelaku kasus korupsi di bawah Rp 25 juta akan dilepaskan dari jerat hukum.

ICW menyayangkan upaya penghilangan ancaman hukuman mati yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 tentang Tipikor. ICW melihat ancaman hukuman mati tetap harus dipertahankan untuk menekan potensi terjadinya korupsi.

ICW meminta BK DPR jangan berpangku tangan terkait laporan dugaan pelanggaran beking impor BlackBerry ilegal. BK mempunyai kewajiban untuk melakukan investigasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk semakin memperkuat pengawasan internalnya. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya lagi pegawai KPK yang mencoba menggelapkan uang.