IHSG diprediksi akan kembali bergerak lesu menunggu hasil Pemilihan Presiden (Pilpers). Investor memilih menunggu di tengah pilpres yang masih diwarnai kekisruhan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli. Namun putusan itu dinilai penuh kontradiksi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penggunaan KTP bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT. Kubu Megawati-Prabowo pun bersyukur atas keputusan itu.

Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) menimbulkan wacana penundaan Pilpres. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek dan Forum Aktifis Kampus Ibukota (FAKI) meminta masalah DPT tidak dijadikan alasan penundaan

Relawan dari kubu Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto mulai bekerja untuk mengecek DPT tiap daerah. Mereka mengecek kesesuaian data dari KPU dengan data yang ter up-date dari daerah.

Para pendukung SBY-Boediono menanggapi positif keputusan MK yang memperbolehkan KTP sebagai kartu pemilih. Mereka juga berharap penggunaan KTP ini membuat Pilpres tidak perlu ditunda.

Capres SBY tidak setuju terhadap gerakan penundaan atau penolakan pilpres. Di dalam UU dan aturan berlaku, sama sekali tidak dinyatakan tentang penundaan pilpres, karenanya aksi yang demikian bisa membingungkan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli. Bagaimana pelaksanaan teknisnya menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU)?

Keputusan MK membolehkan penggunaan KTP dan pasport sebagai indentitas calon pemilih otomatis menguatkan SBY-Boediono. Tidak ada lagi alasan melontarkan tudingan negatif soal DPT kepada SBY.

KPU harus segera menyiapkan surat suara tambahan sebagai akibat penggunaan KTP untuk Pilpres 2009 . Bila tambahan logistik ini tidak bisa terdistribusi dengan baik, sebaiknya Pilpres ditunda.