Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mendesak 13 ribu TKI yang bekerja di Korea Selatan segera pulang. Pasalnya ribuan TKI itu telah habis masa kontrak.

Buntut kasus pemancungan TKI Ruyati, SBY membentuk Satgas TKI. Pembentukan satgas ini dinilai sebagai solusi instan dan hafalan karena SBY sebelumnya cukup sering membentuk satgas-satgas untuk mengatasi suatu permasalahan.

Pemerintah telah membentuk Satgas untuk mengadvokasi TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan anggota Satgas nantinya diisi oleh pejabat dua kementerian dan sejumlah pengacara.

"Semua pihak sebaiknya memberi ruang dan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (25/6/2011).

"Saya tegaskan BNP2TKI masih relevan. Bahkan saya serahkan 99 persen kewenangan operasional kepada BNP2TKI," tutur Menakertrans Muhaimin Iskanda.

Pembentukan Satgas TKI dinilai hanya sebagai solusi instan untuk mengatasi persoalan di sektor tersebut. Pemerintah seharusnya membenahi ekonomi berbasis pedesaan untuk memutus mata rantai pengiriman TKI.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya merupakan negara yang paling rawan untuk para TKI yang menjadi PRT. Penarikan para WNI yang bekerja disana harus segera dilakukan.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengklaim pihaknya telah menunjukkan progres positif dengan mengurangi jumlah TKI secara signifikan dari awal tahun ini.

Komunitas Solidaritas Perempuan (SP), Mendesak SBY agar membatalkan moratorium TKI yang akan diberlakukan Agustus nanti. Mereka juga menyarankan agar SBY lebih mengedepankan perspektif HAM dalam mengelola sistem perlindungan buruh migran Indonesia.

DPR yang paling berbangga hati dengan pembentukan Satgas TKI oleh Presiden SBY. DPR merasa rekomendasinya diperhatikan sepenuhnya.