Tren pergantian pengacara pada perkara-perkara yang ditangani KPK tampaknya tengah menjadi tren. Kini giliran kuasa hukum mantan Dirjen Perkeretaapian Dephub Soemino, Tumpal Hutabarat, yang turut hengkang.

Bendahara Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin akhirnya bicara terkait tudingan dirinya menerima fee Rp 25 miliar dari kasus Kemenpora. Nazaruddin menegaskan tudingan itu fitnah.

Partai Golkar mendukung penuntasan kasus dugaan suap di Kemenpora. Golkar meminta agar hukum diterapkan tanpa tepang pilih.

Tudingan miring pada Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dipatahkan pengacara Rosa, Djufri Taufik. Kabar bahwa Nazaruddin terima uang Rp 25 miliar menurut Djufri tidak benar.

KPK belum berencana memeriksa Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin yang disebut-sebut menerima jatah Rp 25 miliar dari proyek Kemenpora. KPK masih mendalami dugaan keterlibatan politisi tersebut.

Meski sudah membantah, Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin terus diterpa isu miring. Kali ini, dia dituding mendapat jatah Rp 25 miliar dari proyek di Kemenpora. Benarkah?

Alibi Sesmenpora Wafid Muharam yang menyebut cek senilai Rp 3,2 miliar yang disita KPK sebagai dana talangan, kembali terbantahkan. 

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar hari ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet. Dedi diminta klarifikasi terkait dokumen yang ditemukan penyidik KPK saat penggeledahan.

Kasus suap di Kemenpora diduga menyeret keterkaitan politisi Partai Demokrat, M Nazarudin. Namun KPK tidak perlu khawatir mengusutnya karena Presiden mendukung pemberantasan korupsi.

Aksi demonstrasi kembali digelar di kantor KPK hari ini. Selain didemo, kali ini KPK mendapat hadiah lima ekor tikus, sebagai pengingat agar lembaga antikorupsi tersebut tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.