Tertangkapnya hakim Syarifuddin Umar oleh KPK menguji komitmen MA untuk menegakkan keadilan. MA diharapkan tidak mengalami 'masuk angin' dengan mendukung pemberantasan korupsi.

Hakim menyidangkan terdakwa kasus korupsi yang juga seorang hakim memang pernah terjadi. Namun, untuk persidangan hakim Syarifuddin, perlu dipimpin oleh hakim yang tak pandang bulu dan berintegritas.

ICW mensinyalir, praktik mafia peradilan juga masih tumbuh subur di lingkungan MA. Praktik itu bisa dimulai oleh pihak yang berperkara maupun orang dalam MA sendiri.

Kasus tertangkapnya hakim Syarifuddin menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih ada di negeri ini. Bagaimana sesungguhnya pola mafia peradilan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berlangsung?

Partai Demokrat diminta bertanggung jawab untuk memulangkan Nazaruddin. Tak hanya itu, partai berlambang segitiga Mercy itu juga harus buka-bukaan soal sumbangan Rp 13 miliar dari mantan bendahara umumnya itu.

Remunerasi atau kenaikan gaji yang diterima hakim tidak menjadi jaminan penyakit bernama suap rontok. Penangkapan hakim Syarifuddin oleh KPK menjadi salah satu contohnya.

Penangkapan hakim Syarifuddin oleh KPK menandakan mafia peradilan masih ada. Padahal pernah terucap dari seorang mantan Ketua Mahkamah Agung bahwa lembaganya sudah mulai berubah dan tak lagi sarat akan mafia peradilan. Apakah sudah berubah?

Masa jabatan Pimpinan KPK periode dua akan berakhir Desember tahun ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta empat wakil ketua yang ada sekarang, legowo tidak mencalonkan diri kembali agar tercipta kinerja KPK yang segar di periode berikutnya.

Keluarga Nunun Nurbaeti diharapkan kooperatif dengan KPK. Apalagi Nunun bersuamikan seorang mantan Wakapolri, Komjen Purn Polri Adang Daradjatun.

Pelaporan soal M Nazaruddin oleh Mahfud MD kepada SBY dianggap sudah diperhitungkan matang. Mahfud pun diyakini sudah siap menghadapi ancaman hukum dari Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) itu.