Keputusan Presiden Joko Widodo untuk segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba berbuntut panjang. Salah satunya adalah hubungan pemerintah Indonesia dengan Australia yang mulai memanas.

Sikap keras pemerintah Brasil dan Australia menanggapi keputusan pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba diduga bermuatan politik.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung sikap tegas pemerintah atas rencana eksekusi terpidana mati kasus narkoba. Meski mendapat protes dari negara sahabat, namun pemerintah tak bergeming.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto selesai membacakan pidato penutupan masa persidangan II tahun 2014/2015 di depan Sidang Paripurna DPR pada Rabu (18/2/2015) siang pekan lalu.

Pemerintah Brasil menunda penerimaan Dubes Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto. Tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak lazim dan melecehkan Indonesia.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Meutya Hafid mendukung langkah Kementerian Luar Negeri menarik duta besar Indonesia di Brasil, Toto Riyanto.

Langkah tegas pemerintah Indonesia menarik Duta Besar di Brasil, mendapat dukungan. Keputusan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dianggap tepat.

Pemerintah Brazil melakukan tindakan tak terpuji terhadap Duta Besar RI untuk Brazil Toto Riyanto. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyatakan Indonesia harus meninjau ulang hubungan perdagangan dengan Brazil sebagai reaksi atas tindakan negara Samba itu.

Sikap Kemlu yang menarik pulang Dubes Indonesia untuk Brasil diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi 1 Tantowi Yahya. Menurutnya, keputusan Brasil membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan (credential) merupakan sikap emosional yang tidak strategis.

Presiden menunjuk tiga nama sebagai plt pimpinan KPK, salah satunya adalah Taufiequrachman Ruki (69). Pria kelahiran Rangkasbitung Banten ini merupakan mantan ketua KPK..