detikNews

Menkum HAM Balas Wakil Ketua KPK: Apa yang Saya Bohongi?

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly tak terima dituduh mengaburkan fakta soal revisi Undang-Undang (UU) KPK oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Rabu, 18 Sep 2019 19:26 WIB

detikNews

Penyidikan terhadap Menpora Dilakukan Sebelum Revisi UU KPK Disahkan

Di tengah dinamika revisi UU KPK, lembaga antikorupsi itu menetapkan tersangka 'kelas kakap', yaitu seorang menteri aktif.

Rabu, 18 Sep 2019 19:18 WIB

detikFinance

Aksi Mafia Migas Hambat RI Bikin Kilang

"Kalau kajian kami, kenapa 20 tahun lebih Pertamina tidak membangun kilang minyak, ternyata ini juga bagian dari permainan (mafia migas)"

Rabu, 18 Sep 2019 18:34 WIB

detikNews

UU KPK Mau Digugat ke MK, Bagir Manan: Harus Buktikan Bertentangan dengan UUD

Mantan Ketua MA Bagir Manan mengatakan pihak-pihak yang keberatan dengan UU KPK yang baru saja disahkan DPR bisa menggugat ke MK.

Rabu, 18 Sep 2019 18:17 WIB

detikFinance

KPK Dilemahkan, Ekonom: Doomsday

"Jika terjadi pelemahan penegakan hukum dan tidak sehatnya persaingan imbas dari RUU KPK ini, itu akan menjadi doomsday"

Rabu, 18 Sep 2019 16:57 WIB

detikNews

Sebut SP3 di UU KPK Bukan Solusi, ICW: Diduga untuk Setop Perkara Besar

ICW menilai pemberian kewenangan KPK mengeluarkan SP3 bertentangan dengan putusan MK. Aturan ini dicurigai untuk menyetop perkara besar.

Rabu, 18 Sep 2019 16:53 WIB

detikNews

Wiranto Kupas Pasal Per Pasal dalam UU KPK Baru yang Jadi Kontroversi

Menko Polhukam Wiranto menjelaskan soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan DPR. Wiranto meminta tidak saling curiga.

Rabu, 18 Sep 2019 16:50 WIB

detikNews

Ssst... KPK Umumkan Tersangka Baru 'Kelas Kakap' Sore Ini

KPK akan mengumumkan perkembangan perkara yang sudah ditangani pada sore ini. Dalam pengumuman itu, KPK akan menyampaikan adanya tersangka baru. Siapa?

Rabu, 18 Sep 2019 16:42 WIB

detikNews

Dianggap Cacat Hukum, Revisi UU KPK akan Diuji ke MK

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK akan diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lantaran dianggap cacat hukum secara substansi maupun prosedur pengesahannya.

Rabu, 18 Sep 2019 16:36 WIB

detikNews

Melawan Upaya Pelemahan Demokrasi

Mengembalikan fungsi MPR atau melemahkan KPK adalah upaya yang sangat mungkin dan berpotensial untuk melemahkan demokrasi. Keduanya harus ditolak.

Rabu, 18 Sep 2019 16:29 WIB