Seminggu terakhir, Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa adalah menteri yang paling dicari. Setelah vonis pancung terhadap Ruyati, kedua menteri ini paling diburu wartawan untuk dimintai konformasi.

LBH Jakarta menerima dua aduan terkait kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Keluarga TKI tersebut mengadu ke LBH Jakarta setelah sebelumnya mengadu ke Kemenakertrans, Kemenlu dan BNP2TKI, namun tidak direspons.

Politikus muda Partai Golkar Poempida Hidayatulloh menilai masalah Tenaga Kerja Indonesia terletak pada persoalan perlindungan hukum (legal protection). Sebelum melakukan pemberhentian pengiriman TKI, pemerintah harus bisa membuka lapangan kerja di dalam negeri.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) siap menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akibat kebijakan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

Presiden SBY mendapat kritik keras terkait upaya perlindungan bagi TKI. Selama pemerintahannya, SBY dinilai telah gagal memberikan perlindungan bagi para buruh migran.

Kebijakan moratorium pengiriman TKI non-formal ke Arab Saudi, barangkali tak dapat berlangsung selamanya mengingat besarnya animo warga masyarakat bekerja di luar negeri. Tetapi TKI mendatang sebaiknya memiliki keterampilan teknis bidang lain.

Polisi berjanji menyeret perusahaan atau jasa penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terbukti melanggar hukum. Seandainya nanti ditemukan pelanggaran, polisi bakal memproses sesuai ketentuan hukum.

Puluhan aktivis dari berbagai elemen mengkampanyekan gerakan anti penyiksaan. Mereka memasang tulisan 'Stop Penyiksaan' dalam huruf terpisah di kertas besar dan diletakkan di sepeda.

Meski bebas bebas dari hukuman mati di Arab Saudi, Darsem tetap meringkuk di tahanan. Namun, masih terbuka kemungkinan Darsem dibebaskan.

Uang diyat Rp 4,7 miliar untuk Darsem telah dibayarkan KBRI di Riyadh ke pengadilan. Hakim pun sudah menandatangani surat pembebasan Darsem dari hukuman mati.