Beberapa agenda penting menjadi pembahasan musyawarah Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pancasila (PP) IX. Salah satu bahasan mubes yang diikuti sekitar 1.400 ribu kader yakni, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai naskah aslinya.

Dualisme kepemimpinan di internal DPR masih belum berujung hingga muncul dua sidang paripurna di waktu bersamaan. Namun Ketua DPR Setya Novanto yakin pekan ini akan ada jalan islah atau damai untuk kedua kubu.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta tenaga ahli dan sekretaris pribadi mengaku belum menerima gaji lengkap dengan tunjangannya.

Penetapan mitra komisi ini ditetapkan dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Sempat ada kebingungan dalam penentuan mitra 3 kementerian.

Kubu Koalisi Indonesia Hebat pada Rabu (29/10/2014) lalu membentuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan. Pimpinan DPR tandingan dibentuk sebagai wujud protes atas kepemimpinan Setya Novanto Cs.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak sejalan dengan pemerataan pembangunan nasional.

Dalam sidang kabinet hari ini, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menyebutkan subsidi BBM salah sasaran. Ini terlihat dari subsidi tidak meningkatkan pendapatan nelayan.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda kurang sejalan dengan program prioritas Presiden Jokowi di bidang maritim. Ekonomi akan terpusat di Jawa dan Sumatera saja.

Pihak DPR tandingan sempat keberatan dengan sikap Sekjen DPR yang tak memberikan akses bagi mereka untuk mendapatkan fasilitas ruang rapat paripurna. Bagaimana dengan rapat DPR tandingan besok? Sudahkah Sekjen DPR mengizinkan ruangan di Gedung DPR dipakai DPR tandingan?

Ketua DPR Setya Novanto menyatakan DPR bakal menggelar rapat konsultasi pengganti Bamus yang mempertemukan pandangan semua fraksi, pada Senin (3/11), besok. Namun DPR tandingan juga punya agenda yang sama dan di hari yang sama.