Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan, penghilangan hukuman penjara bagi seseorang yang korupsi di bawah atau sama dengan Rp 25 juta adalah demi alasan kemanusiaan.

DPR akan mengadukan 8 menteri ke Presiden SBY. Aduan ini menyangkut ketidakseriusan 8 menteri dalam menuntaskan pembahasan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota DPR Nasir Djamil menyayangkan seandainya revisi UU Tipikor benar melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Nasir akan meminta penjelaskan secara keseluruhan revisi UU Tipikor itu saat pembahasan nanti di DPR.

Menkum Patrialis Akbar tetap yakin RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) justru lebih ketat menindak pelaku korupsi. Mereka yang mencibir RUU Tipikor dinilainya tidak membaca utuh draft itu.

PT Sekawanmakmur Bersama  distributor kedelai korban penjarahan sebanyak 9.000 ton kedelai melayangkan surat tembusan ke presiden.

Kerja intelijen dalam kewenangan pemeriksaan intensif dan penyadapan seperti yang tercantum dalam klausul RUU Intelijen, harus diawasi DPR secara khusus. Hal ini dilakukan agar kerja intelijen terarah.

24 Juta karyawan Indonesia mengeluarkan Rp 10 triliun hanya untuk biaya berobat dan kesejahteraan dalam satu tahun. Ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah Indonesia memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh masyarakat.

Berbagai solusi coba ditawarkan Pemprov DKI untuk mengatasi macet di Jakarta. Salah satunya dengan menerapkan jalan berbayar ERP. Namun hingga saat ini sistem tersebut belum bisa diterapkan, karena belum ada payung hukum.

Draf RUU Intelijen memberikan kewenangan pada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyadap seseorang tanpa izin pengadilan. Kalangan aktivis mengecam hal ini karena dianggap melanggar HAM. Bagi pemerintah, perbedaan itu hal biasa.

Maraknya penyelewengan di lapas dinilai Menkum HAM Patrialis Akbar, bukan salah Dirjen Lapas Untung Sugiono. Tapi, para penjahat kini semakin lihai. Oh ya?