Proses demokrasi khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tengah menjadi sorotan. Apalagi setelah terjadi perubahan peta politik di beberapa negara di kawasan tersebut.

Koruptor harus dihukum sesuai perbuatannya. Pemberian remisi bagi koruptor jangan diobral, agar menimbulkan efek jera.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memperingatkan Presiden SBY untuk mewaspadai pergerakan rakyat. Menurutnya pergerakan rakyat sudah mulai terjadi namun tidak disadari pemerintah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau semua pihak untuk hidup sederhana. Termasuk yang paling penting adalah pejabat negara.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemerintahan Indonesia mengalami kelemahan sistemik. Diperlukan pembenahan menyeluruh untuk mengefektifkan pemerintahan.

Din Syamsuddin menilai para politisi saat ini terjebak dalam pragmatisme tinggi namun sepi dari idealisme. Akibatnya, orientasi berpolitik untuk sebuah cita-cita dan ideologi kepartaian menjadi kabur.

Mahfud MD menyatakan kontroversi pembubaran pengadilan Tipikor di daerah menjadi bukti bahwa pengadilan tersebut bermasalah. Solusi terbaik adalah mencabut UU Pengadilan Tipikor.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menyindir para pejabat yang hedonis, pragmatis, dan perlente. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai apa yang disampaikan Busyro tepat.

Artis Mediana Hutomo diperiksa KPK terkait kasus pengadaan alat kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2007. Mediana mengakui menerima aliran dana sebesar Rp 500 juta untuk pergelaran konser religi dan dana itu sudah habis.

Pengadilan Tipikor di daerah menuai sorotan. Putusan bebas pada sejumlah terdakwa korupsi menjadi pemicu. Harus ada evaluasi.