Indonesia Corruption Watch menilai vonis Agus Condro selama 1 tahun 3 bulan akan membuat para whistleblower takut mengungkap sebuah kasus korupsi.

Kerabat M Nazaruddin, M Nasir juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Depdiknas tahun 2007. Untuk itu, KPK juga harus memeriksa anggota Komisi III DPR ini untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya.

Yusril Ihza Mahendra, lewat juru bicaranya Jurhum Lantong menilai pernyataan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, menunjukkan ICW tidak tahu detail kasus Sisminbakum. Ia menilai analisis yang dibuat Febry Diansyah hanya memutar-balikkan fakta dan mencari-cari alasan tanpa memahami hakikat persoalan.

ICW terus mendesak agar kasus Sisminbakum terus diusut oleh Kejaksaan Agung, terutama mengusut pengusaha Hartono Tanoesoedibjo dan mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra. Desakan ini didukung oleh anggota DPR.

Yusril Ihza Mahendra, lewat juru bicaranya Jurhum Lantong, meminta Kejagung tidak perlu menghiraukan desakan aktivis ICW, Febri Diansyah, agar kasus Sisminbakum yang menyeretnya segera dilimpahkan ke pengadilan.

Tertangkapnya hakim Syarifuddin Umar oleh KPK menguji komitmen MA untuk menegakkan keadilan. MA diharapkan tidak mengalami 'masuk angin' dengan mendukung pemberantasan korupsi.

Hakim menyidangkan terdakwa kasus korupsi yang juga seorang hakim memang pernah terjadi. Namun, untuk persidangan hakim Syarifuddin, perlu dipimpin oleh hakim yang tak pandang bulu dan berintegritas.

ICW mensinyalir, praktik mafia peradilan juga masih tumbuh subur di lingkungan MA. Praktik itu bisa dimulai oleh pihak yang berperkara maupun orang dalam MA sendiri.

Kasus tertangkapnya hakim Syarifuddin menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih ada di negeri ini. Bagaimana sesungguhnya pola mafia peradilan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berlangsung?

Partai Demokrat diminta bertanggung jawab untuk memulangkan Nazaruddin. Tak hanya itu, partai berlambang segitiga Mercy itu juga harus buka-bukaan soal sumbangan Rp 13 miliar dari mantan bendahara umumnya itu.