Partai Golkar menolak jika keberadaan Setgab diatur dalam Undang-Undang Pilpres. Golkar memandang dinamika yang terjadi di dalam Setgab sangat wajar terjadi.

Partai Golkar menolak jika revisi UU Pilpres diarahkan untuk membatasi presiden dan wapres agar meninggalkan jabatan strategis di parpol. Lalu apa penyebabnya? Apa karena Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie nyapres?

Ketua MPP Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, sepakat presiden dan wapres tak boleh menjabat posisi strategis di parpol. Menurut Amien, loyalitas terhadap parpol harus dihentikan saat menjadi pimpinan negara.

Sekjen PPP M Romahurmuziy mengusulkan agar dalam revisi UU Pilpres dilakukan sejumlah perubahan besar. Seperti Presiden dan Wapres tak boleh memegang jabatan apapun di parpol.

NasDem keberatan dengan salah satu aturan dalam UU Pemilu yang meloloskan partai di DPR secara otomatis sebagai peserta Pemilu 2014.

Ketum Golkar Ical selama ini mengklaim opsi kedua terkait BBM adalah hasil pemikiran fraksinya di DPR. Lalu bagaimana tanggapan Golkar atas curhat SBY?

Bila paripurna besok gagal mencapai kata sepakat atas RUU Pemilu, Ketua Pansus Arief Wibowo menyebut masih tersisa satu sidang paripurna pada Kamis (12/4)

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih berupaya mencari titik temu untuk menuntaskan tiga poin yang masih barlarut-larut yaitu sistem pemilu, ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara. Jika tidak mencapai titik temu, Pansus mengisyaratkan akan melakukan voting.

PKS masih menanti keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nasibnya di koalisi. Meski memilih berdiam untuk sementara waktu, PKS mengisyaratkan akan berbicara mengenai koalisi.

7 Fraksi di DPR sepakat voting RUU Pemilu dilakukan per paket dalam paripurna. Hanya FPD dan Golkar yang berkukuh ingin voting dilakukan parsial menyangkut sistem Pemilu, ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara.