"Masih sangat mungkin ada reshuffle kabinet selanjutnya," kata pakar hukum tata negara Refly Harun.

Andrinof, Andi, Indroyono, dan Gobel tak punya penopang politik. Mereka terangkat dan diangkat semata-mata karena kemauan Jokowi atas nama hak prerogatif.

Pemerintah menyiapkan tiga opsi untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada serentak 2015. Yang mana akan dipilih?

Apabila sampai 24 Agustus duet Suwandi-Arjaya tak juga melengkapi berkas, kemungkinan besar pilwalkot Denpasar hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja.

Namun menurut pakar hukum tata negara Refly Harun penolakan itu berpotensi membuat DPR menolak usulan RAPBN 2016 yang disusun pemerintah nantinya.

Menurut pandangan pakar komunikasi politik Hendri Satrio, DPR kurang peka terhadap keinginan masyarakat sehingga tetap memuluskan persetujuan dana aspirasi.

Pakar hukum tata negara Refly Harun pun menyatakan bahwa DPR tak seharusnya melaksanakan tugas di luar fungsinya.

Siapa yang akan diuntungkan saat hakim merdeka? Jawabannya adalah pencari keadilan. Oleh sebab itu, UU Jabatan Hakim menjadi sebuah keharusan.

Rencana DPR mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun kembali mendapat kritikan. DPR diminta tak jadi broker anggaran.

Sejumlah nama beredar dan disebut-sebut telah masuk menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu nama adalah mantan Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.