Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi isyarat bakal ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Polri pun memetakan kemungkinan adanya dampak sosial yang mungkin terjadi jika BBM naik.

Perpres 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dinilai berpotensi banyak menimbulkan masalah dan lebih menguntungkan pihak 'asing'

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berbeda pendapat tentang kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan dampak sosial adanya pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mendorong tindakan anarkis masyarakat.

Belakangan ini warga Kota Batam mengeluhkan seringnya SPBU kehabisan stok BBM. Disinyalir kelangkaan yang terjadi adanya mafia BBM yang menjual ke kapal asing.

Pemerintah dinilai tidak akan mengganggu gugat BBM bersubsidi alias premium, baik itu pembatasan, pengaturan maupun kenaikkan harga, karena kuotanya sudah ditambah.

Beberapa hari yang lalu, masyarakat kembali dikejutkan langkah pemerintah dalam upaya menjalankan rencana kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penyelewengan BBM subsidi kembali terjadi. Kali ini di Batam ditemukan penimbunan subsidi sebanyak 135 kiloliter (KL) oleh perusahaan yang tak berizin.

Pemerintah perlu menaikkan harga bensin premium karena perbedaan harganya dengan pertamax lebar. Jika disparitas ini tak diperkecil, aksi penimbunan atau penyelewengan premium makin banyak.

Pemerintah mengawasi ketat kendaraan umum yang melakukan modifikasi besaran tangki bensin guna menimbun BBM bersubsidi. Dishub daerah dan Organda bakal diajak kerjasama.