Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meragukan kapasitas Komjen Timur Pradopo dalam memimpin Polri untuk menegakkan hukum yang berlaku. Pasalnya Timur dinilai dekat dengan kelompok muslim radikal, Front Pembela Islam (FPI).

Usai menggelar acara sambut dan pisah di Mabes Polri, Komjen Pol Timur Pradopo akan bertemu pimpinan DPR. Calon kapolri tersebut dijadwalkan datang ke Gedung DPR pukul 09.00 WIB.

Suara-sura miring tertuju kepada Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam insiden pelanggaran HAM. Sang jenderal bintang tiga ini pun dinilai sangat mungkin terlibat di dalamnya.

Komjen Pol Timur Pradopo resmi diangkat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) menggantikan Komjen Pol Iman Haryatna. Sudah menjadi kebiasaan, upacara pisah sambut digelar saat pergantian pejabat lama kepada yang baru.

Apa yang Anda ingat sehabis melihat wajah Komjen Timur Pradopo? Jika jawabannya kumis, Timur memang rajin memelihara rambut di bawah hidung itu sejak lulus dari Akademi Kepolisian 1978.

Gabungan LSM yang menamakan dirinya 'Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri' berencana akan mendatangi DPR. Mereka akan meminta agar DPR tidak terjebak dalam proses politisasi pencalonan Kapolri.

Jalan Komjen Timur Pradopo menjadi Kapolri belum mulus. Mantan Kapolda Metro Jaya itu dinilai tidak mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi. ICW mencatat, tidak ada prestasi Timur di kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

Indonesia Police Watch (IPW) berpendapat calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Timur Pradopo, memiliki sejumlah catatan hitam. IPW meminta agar DPR mengembalikan nama Timur ke SBY.

Beberapa kasus yang belum tuntas sudah menunggu Komjen Pol Timur Pradopo jika akhirnya resmi jadi Kapolri. Salah satunya antara lain mengusut kasus penganiayaan aktivis ICW.

Komjen Pol Timur Pradopo, calon tunggal Kapolri, memiliki tugas penting yaitu menuntaskan kasus rekening gendut yang diduga dimiliki para jenderal.