Kementerian Kehutanan akan mengkaji kembali tentang keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di bidang lingkungan hidup, yaitu Greenpeace di Indonesia. Alasannya, Greenpeace dalam kampanye kerusakan hutan di Indonesia dinilai sering menggunakan data palsu.

PLN heran dengan protes Greenpeace terhadap rencana pembangunan PLTU. Padahal banyak negara maju yang mengoperasikan PLTU lebih banyak dibanding Indonesia namun tak diprotes.

Pemerintah menyatakan tak mau didikte oleh Greenpeace terkait desakan Greenpeace agar pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Greenpeace mendesak RI membatalkan rencana pembangunan PLTU. Dirut PLN Dahlan Iskan pun meminta harusnya jangan Indonesia saja yang didesak, tapi serentak di seluruh dunia.

Greenpeace mendesak pemerintah RI membatalkan rencana untuk membangun lebih banyak PLTU bertenaga batubara. Greenpeace minta pemerintah mulai membangun masa depan yang ditenagai energi bersih.

Riau sebagai daerah produsen CPO terbesar di Indonesia tak mengkhawatirkan isu negatif seputar perusakan lingkungan yang dilakukan oleh LSM internasional.

Lahan sawit tidak lagi diizinkan untuk diperluas sementara jumlah angkatan tenaga kerja terus meningkat tajam. Dengan kata lain, perkebunan sawit merupakan salah satu cara guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Meskipun ditemui adanya pelanggaran, pemerintah tidak akan menebang kebun sawit milik PT Sinar Mas Agro Research and Technology Tbk (SMART) di Kalimantan.

Pekanbaru, Kawasan Semenanjung Kampar selama ini dijadikan sorotan isu lingkungan oleh aktivis internasional. Lewat peresmian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengajak Greenpeace untuk mengawasi kegiatan produksi di Semenanjung Kampar.

RSPO menyatakan Sinar Mas telah melanggar sejumlah aturan dan mengeluarkan peringatan agar perusahaan CPO tersebut segera melakukan perbaikan atau dikeluarkan dari RSPO.