detikNews

Rakyat Bisa Tolak Dana Aspirasi dengan Seruan #TolakBegalAPBN

Menurut pandangan pakar komunikasi politik Hendri Satrio, DPR kurang peka terhadap keinginan masyarakat sehingga tetap memuluskan persetujuan dana aspirasi.

Rabu, 24 Jun 2015 12:53 WIB

detikNews

Refly Harun: Jangan-jangan Anggota DPR Mau Jadi Kepala Daerah

Pakar hukum tata negara Refly Harun pun menyatakan bahwa DPR tak seharusnya melaksanakan tugas di luar fungsinya.

Rabu, 24 Jun 2015 12:23 WIB

detikNews

UU Jabatan Hakim Diperlukan untuk Reformasi Peradilan

Siapa yang akan diuntungkan saat hakim merdeka? Jawabannya adalah pencari keadilan. Oleh sebab itu, UU Jabatan Hakim menjadi sebuah keharusan.

Rabu, 24 Jun 2015 11:07 WIB

detikNews

Soal Dana Aspirasi, Refly Ingatkan DPR Agar Tak Jadi Broker Anggaran

Rencana DPR mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun kembali mendapat kritikan. DPR diminta tak jadi broker anggaran.

Jumat, 12 Jun 2015 14:48 WIB

detikNews

Dikabarkan Masuk Jadi Anggota Pansel KPK, Ini Kata Tumpak

Sejumlah nama beredar dan disebut-sebut telah masuk menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu nama adalah mantan Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. 

Senin, 18 Mei 2015 15:54 WIB

detikNews

Dikabarkan Masuk Jadi Anggota Pansel KPK, Margarito Kamis Tak Tahu

Tinggal menghitung hari pemerintah akan segera membentuk dan mengumumkan panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK. Sejumlah nama sudah beredar menjadi anggota Pansel.

Senin, 18 Mei 2015 08:14 WIB

detikNews

Perintah Presiden Jokowi Agar Novel Tak Ditahan Dianggap Bukan Intervensi

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar penyidik KPK Novel Baswedan tidak ditahan usai ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Pernyataan Jokowi itu dianggap bukan sebagai suatu intervensi kewenangan.

Sabtu, 02 Mei 2015 14:33 WIB

detikNews

Pansel Pimpinan KPK Akan Berada di Bawah Setneg

Ada yang lain dari panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK periode ini dari edisi sebelumnya. Tim Pansel akan berada di bawah Sekretariat Negara, tak lagi di bawah Kemenkum HAM. 

Senin, 27 Apr 2015 11:17 WIB

detikNews

Membaca Ulang Blue Print MA, Menyelamatkan Reformasi Indonesia

Blue print MA mengamanatkan seleksi hakim melibatkan KY guna mewujudkan peradilan yang agung sesuai amanat reformasi. Belakangan, para hakim agung menggugat kewenangan KY itu ke MK.

Senin, 13 Apr 2015 08:42 WIB

detikNews

Ahli Hukum Tata Negara: Rekrutmen Hakim Harus Libatkan KY

Para hakim agung meminta KY tidak usah ikut campur dalam seleksi calon hakim. Refly Harun berpendapat KY sangat diperlukan dalam rekruitmen sebagai bentuk reformasi peradilan yang bersih.

Jumat, 10 Apr 2015 10:18 WIB