Menkum HAM Patrialis Akbar membantah bahwa pemerintah yang diwakilkan 8 menteri telah mengabaikan pembahasan RUU BPJS. Menurutnya, pembahasan antara pemerintah dan DPR hanya terkendala perbedaan pandangan.

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang Keimigrasian yang ditunggu-tunggu para keluarga perkawinan campuran. Begitu palu sidang pengesahan diketuk, puluhan ibu-ibu yang merupakan para istri ekspatriat pun bersorak.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari beberapa waktu lalu mengendus kejanggalan dalam draf final RUU Imigrasi. Rupanya kejanggalan muncul karena pihak Kemenkum HAM salah ketik.

Naas. Anak ke 3 dari jaksa sebut saja Budi meninggal dunia karena kanker paru-paru pada 2010. Tidak ada biaya untuk melakukan pengobatan.

PN Jakkpus kembali menggelar sidang warga menggugat Presiden terkait tidak dilaksanakaannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam sidang ke 28 ini menghadirkan saksi ahli Rieke Dyah Pitaloka.

Berhembus kabar terpidana kasus suap Al Amin Nasution keluar dari tahanan. Dua kali mantan anggota DPR tersebut terlihat di sebuah pesantren di Jakarta. Nah loh!

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM akan mempersenjatai RUU Tipikor dengan hukuman berat bagi para koruptor. Dalam RUU tersebut koruptor bisa diancam hukuman mati jika kondisi negara dalam keadaan bencana.

Menkum HAM Patrialis Akbar menampik kabar jika Harmauji, salah seorang napi di LP Kelas II A Petobo, Palu, meninggal dunia karena dianiaya sipir penjara. Ia menegaskan napi itu meninggal karena shock.

Walaupun sudah menjadi menteri, Menkum HAM Patrialis Akbar pernah dimaki-maki dan diancam debt collector gara-gara telat membayar tagihan. Politisi PAN ini merasa sakit hati atas pengalaman pahit itu.

162 Warga negara dari berbagai profesi akhirnya menggugat pemerintah yang dinilai lalai tidak membuat UU Perlindungan PRT. Akibatnya, ribuan PRT, baik yang di dalam dan luar negeri terlantar akibat kelalaian pemerintah.