Seorang relawan pendukung Prabowo-Hatta, Akbar Husein mengancam akan mengepung kantor media Metro TV. Ketua DPD DKI Jakarta M.Taufik mengaku sudah melakukan mediasi dengan Metro TV. 

Ratusan massa pendukung Prabowo-Hatta sempat bersitegang dengan pihak kepolisian. Sempat ada insiden kejadian ricuh kecil antara massa dengan polisi. 

Dalam Nota Keuangan 2015 dikritik oleh DPR karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam postur anggaran yang bakal jadi APBN tersebut. Jumlah anggaran subsidi masih sangat besar.

Dua saksi ahli kubu Prabowo-Hatta yakni Margarito Kamis dan A Rasyid Saleh menyerang KPU terkait DPKTb dan DPT. Menurut ahli hukum tata negara dan sosiolog itu, KPU telah lalai dan DPKTb inkonstitusional.

Massa pendukung Prabowo-Hatta berdemo setiap hari mengawal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Di tengah-tengah itu, petugas kebersihan taman terpaksa harus rela ekstra.

Saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, tidak bisa menjawab pertanyaan dari kuasa hukum KPU, Bawaslu dan Jokowi-JK. Pertanyaan yang dimaksud adalah pihak yang diuntungkan oleh banyaknya pemilih bodong dan DPT Oplosan.

Tokoh masyarakat Marwah Daud Ibrahim didatangkan kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi ahli. Marwah menjelaskan soal DPT oplosan dan meminta MK mendiskualifikasi Jokowi-JK dari Pilpres 2014.

Hari sudah menginjak sore hari. Namun massa pendukung dari pasangan Prabowo-Hatta justru malah semakin bertambah di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Sedikitnya 12 anggota DPD menyambangi Gedung MK saat sidang sengketa hasil Pilpres tengah mendengarkan keterangan saksi ahli. Mereka mendaftarkan permohonan uji materi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta, termasuk aliansi buruh, hadir melakukan unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, akibat perilaku massa yang tidak disiplin dalam membuang sampah, jalan protokol di sekitaran MK pun menjadi kotor.