detikNews

2 Perwira Polda Papua Tertangkap Nyabu

Kedua oknum polisi itu adalah AKP L dan Ipda I, sedangkan warga sipil berinisial M. Mereka diduga sebagai pemakai sekaligus pengedar.

Kamis, 17 Mar 2016 18:22 WIB

detikNews

Komnas HAM Surati Barack Obama Soal Kasus '65, ini Isinya

Komnas HAM melayangkan surat untuk Presiden AS Barack Obama untuk meminta dokumen terkait peristiwa 1965 yang terjadi di Indonesia.

Kamis, 17 Mar 2016 16:58 WIB

detikNews

Pemerintah Bahas Lagi Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, Apa Perkembangannya?

Kasus-kasus itu adalah peristiwa 65, Petrus, Talang Sari, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II dan penghilangan paksa. Kasus itu masih diusut Kejagung.

Kamis, 17 Mar 2016 16:56 WIB

detikNews

Komnas HAM Minta Pemerintah Jamin Keselamatan Pekerja di Papua

Jaminan keamanan bagi warga sipil di Papua masih minim.

Kamis, 17 Mar 2016 08:47 WIB

detikNews

Komnas HAM akan Bertemu Polda Papua Bahas Penembakan Warga Sipil di Sinak

Komnas HAM mengecam pembunuhan yang menewaskan warga sipil tersebut. Sebab mereka bukanlah sasaran atas konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Kamis, 17 Mar 2016 07:35 WIB

detikNews

Komnas HAM Kirim Surat ke Obama Soal Peristiwa '65, Jaksa Agung: Bagus!

Komnas HAM mengirimkan surat ke Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama untuk mendapatkan dokumen terkait Peristiwa 1965.

Rabu, 16 Mar 2016 18:45 WIB

detikNews

KPK ke Anggota DPR dan Pejabat: Nyusun LHKPN Nggak Sulit, Jadi Kami Tunggu

KPK mewanti-wanti para pejabat dan anggota DPR yang belum mengisi dan melaporkan LHKPN.

Rabu, 16 Mar 2016 13:01 WIB

detikNews

KPK: Negara Rugi Rp 8 T di Sektor Kehutanan

KPK mewanti-wanti potensi kerugian negara yang besar di bidang kehutanan. Ada dugaan penyimpangan dalam urusan perizinan.

Rabu, 16 Mar 2016 12:39 WIB

detikNews

Komnas HAM: Aduan Terkait Sengketa Pertanahan Melonjak

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) hari ini meluncurkan buku tentang Inkuiri Nasional.

Rabu, 16 Mar 2016 12:32 WIB

detikNews

Pemutusan Kontrak Pendamping Eks PNPM Ganggu Program Dana Desa

Yang terancam diputus kontrak adalah pendamping desa yang berasal dari fasilitator eks PNPM.

Rabu, 16 Mar 2016 10:54 WIB