Masa tugas pimpinan KPK yang akan berakhir akhir tahun ini membuat KPK mau tidak mau mengebut penindakan beberapa kasus tersisa. Pimpinan KPK bersama penyidik dan penyelidik setiap hari setidaknya mengekspose dua kasus.

Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, publik terperanjat ketika calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus rekening gendut. Namun saat fit and proper test, Komjen BG diloloskan oleh Komisi III DPR. Polemik pun dimulai.

Mastur alias Asun, tersangka pembakar lahan, menang praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Asun kemudian bebas karena penyidik tidak melakukan upaya hukum, Rutan Pekanbaru mengeluarkan Asun.

Mastur alias Asun, tersangka kasus pembakaran lahan, menang mempraperadilankan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Malam ini, Asun pun telah bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru.

Hakim tunggal PN Rengat, Inhu, Riau, Wiwin Sulistya mengabulkan gugatan praperadilan tersangka pembakar lahan Mastur alias Asun. Salah satu yang menjadi dasar putusannya yakni adanya surat SP3 dari kepolisian.

Tak mau ketinggalan seperti Komjen Budi Gunawan, seorang pengusaha tersangka pembakar lahan di Riau mempraperadilankan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah menunjuk hakim untuk menangani permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sutan Bhatoegana. Selain itu, pengadilan juga menunjuk hakim untuk permohonan praperadilan Suryadharma Ali (SDA).

KPK sudah tak ikut campur lagi dalam penanganan kasus Komjen Budi Gunawan (BG). KPK 'angkat tangan' dari kasus itu dan menyerahkannya ke Kejagung. Sama sekali KPK tak akan ikut campur.

Mahkamah Agung (MA), gerbang terakhir mencari keadilan sudah menolak peninjauan kembali (PK) KPK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). Menurut Plt pimpinan KPK Johan Budi, sikap itu disampaikan Ketua MA.

KPK bernasib tak seperti Polda Jawa Tengah (Jateng). KPK dikalahkan Hakim Sarpin Rizaldi dalam praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG).