Pimpinan KPK dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo perlu segera bertemu. Tujuannya, agar persoalan kewenangan penanganan kasus simulator SIM tidak masuk ranah sengketa.

Sejumlah pihak berusaha menggiring kasus simulator SIM ke arah sengketa kewenangan antara Polri dan KPK. Langkah itu sia-sia karena jelas KPK lebih berwenang mengusut kasus itu.

Langkah Polri mengusut kasus Simulator SIM terkesan dipaksakan. Hal ini menimbulkan kecurigaan, mungkinkah penyidikan baru dimulai karena penggeledahan KPK?

Pimpinan KPK akan bertemu dengan Kapolri untuk membahas penanganan kasus simulator SIM. Pihak KPK akan menyampaikan agar penanganan kasus ini harus sesuai dengan undang-undang.

Sengketa penanganan dugaan kasus korupsi driving simulator di Korlantas Polri terus berlarut. "Kalau diminta kita juga bisa buat fatwa," kata juru bicara MA, Djoko Sarwoko

KPK dinilai paling pantas menangani kasus driving simulator SIM di Korlantas Polri. Polri akan menjadi teladan jika dengan bijak menyerahkan kasus tersebut kepada KPK.

Presiden diminta segera menentukan arah politik hukum pemberantasan korupsi dalam kasus driving simulator Korlantas Polri.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil meminta agar kepolisian diberikan kesempatan untuk menangani kasus <i>driving simulator</i> di Korlantas Polri. Nasir menilai kepercayaan masyarakat kepada Polri harus dibangun.

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi SIM oleh Korlantas Mabes Polri kini sedang ditangani oleh dua lembaga, Polri dan KPK. Hal ini lantas menjadi polemik, siapa yang lebih pantas untuk menanganinya.

KPK dan Mabes Polri tengah 'berebut' dalam penanganan kasus korupsi pengadaan driving simulation. Namun khusus untuk tersangka Irjen Djoko Susilo, KPK memastikan tidak ada hambatan.