Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengaku mengetahui terkait program pelaksanaan payment gateway yang dijalankan wakilnya, Denny Indrayana. Dia menyebut program Denny sudah tepat.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto menyikat habis penyelundupan di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia di Entikong. Praktik ilegal bertahun-tahun berhenti seketika.

Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana telah selesai menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus proyek Payment Gateway. Denny menerima 17 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 5 jam.

Pemkot Mojokerto membagikan 178 motor gerobak sampah ke setiap RW. Armada yang statusnya pinjam pakai itu untuk mengangkut sampah warga. Sayangnya, operator pengangkut sampah tak digaji oleh pemerintah. Hal itu membuat warga harus iuran.

Setelah menjadi sorotan, 2 motor gerobak sampah DKP Kota Mojokerto yang beroperasi di jalan-jalan protokol tanpa dilengkapi dokumen akhirnya dikandangkan. Kedua kendaraan sampah roda 3 itu akan kembali beroperasi minggu depan.

Ulah petugas pengangkut sampah DKP Kota Mojokerto yang memungut uang jasa pengangkutan sampah dari warga mencoreng misi Pemkot Mojokerto sebagai 'service city'. Jika terbukti, pemerintah akan memutuskan kontrak kerja petugas nakal itu.

Dua armada motor gerobak sampah milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto dipaksa untuk beroperasi meski belum berdokumen lengkap. Alasannya keterbatasan jumlahg armada DKP.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto mendapat sorotan. Petugas kebersihan yang bertanggungjawab terhadap operasi motor pengangkut sampah di lapangan diduga melakukan pungutan liar alias pungli.

Bareskrim Polri menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka korupsi payment gateway atau sistem pembayaran secara online untuk pembuatan dan perpanjangan paspor. Menganggap langkah tersebut tidak tepat, Koalisi Masyarakat Sipil anti Kriminalisasi menilai payment gateway bukanlah pungutan liar (pungli).

Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Brigjen Arief Sulistyanto berlaku tegas bagi para penyelundup di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat dengan Tebedu, Malaysia.