Kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Karenanya, penyelesaiannya pun menuntut kerja sama dari semua pihak, baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK.

KPK kesulitan menangkap buronan kasus dugaan suap DGS BI Nunun Nurbaetie karena ada kekuatan keamanan tertentu yang melindunginya. Karena itu, presiden SBY harus ikut membantu.

Komitmen pemberantasan korupsi Presiden SBY dalam susunan menteri-menteri baru diragukan. Masih ada nama-nama menteri yang pernah disangkutpautkan dengan kasus dugaan korupsi di KPK.

Pengadilan Tipikor Bandung memutus bebas Mochtar Mohammad dari segala tuntutan jaksa. ICW sendiri menilai ada kejanggalan dalam putusan itu.

Vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif Muchtar Muhammad dikritik. Pengadilan Tipikor Bandung dinilai tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi.

Putusan Komite Etik KPK wajib didukung. Apalagi anggota Komite Etik terdiri atas orang-orang yang kredibel. Hasil Komite Etik pun semakin membuktikan bahwa ucapan Nazaruddin tidak bisa dipercaya.

Publik kini menunggu sikap PKS dalam menanggapi pernyataan salah satu kadernya, Fahri Hamzah. Tindakan yang nantinya diambil, akan menentukan posisi PKS apakah mendukung pemberantasan korupsi atau tidak.

Dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, Marzkuki Alie meminta pemeriksaan kepada Pimpinan Banggar oleh KPK ditunda. Penyataan Marzuki ini mendapat sorotan tajam karena mengatasnamakan rakyat untuk permintaan yang tidak sepantasnya.

Vonis bagi pelaku kejahatan korupsi harus seberat-beratnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di mana vonis yang diberikan harus memberikan efek jera.

Aktivis ICW Febri Diansyah memberikan tiga alternatif kebijakan tepat yang bisa dilakukan pemerintah SBY sehingga tak perlu menunggu revisi aturan itu selesai.