Putusan Komite Etik KPK wajib didukung. Apalagi anggota Komite Etik terdiri atas orang-orang yang kredibel. Hasil Komite Etik pun semakin membuktikan bahwa ucapan Nazaruddin tidak bisa dipercaya.

Publik kini menunggu sikap PKS dalam menanggapi pernyataan salah satu kadernya, Fahri Hamzah. Tindakan yang nantinya diambil, akan menentukan posisi PKS apakah mendukung pemberantasan korupsi atau tidak.

Dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, Marzkuki Alie meminta pemeriksaan kepada Pimpinan Banggar oleh KPK ditunda. Penyataan Marzuki ini mendapat sorotan tajam karena mengatasnamakan rakyat untuk permintaan yang tidak sepantasnya.

Vonis bagi pelaku kejahatan korupsi harus seberat-beratnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di mana vonis yang diberikan harus memberikan efek jera.

Aktivis ICW Febri Diansyah memberikan tiga alternatif kebijakan tepat yang bisa dilakukan pemerintah SBY sehingga tak perlu menunggu revisi aturan itu selesai.

ICW mencatat ada 16 kementerian yang diduga tersandung kasus korupsi. Modusnya beragam mulai dari pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, suap dan pungli.

ICW menyambut baik langkah Presiden SBY yang menyetujui moratorium remisi bagi koruptor. Selanjutnya, LSM antikorupsi ini berharap presiden dapat permanenkan penghentian remisi itu.

Polri mengakui minimnya anggaran penyidikasi kasus korupsi. Untuk level Mabes Polri, satu kasus hanya dianggarkan Rp 37 juta.

Biaya penanganan kasus di Mabes Polri ternyata jauh dari cukup. Untuk penanganan satu perkara korupsi saja hanya Rp 37 juta/kasus.

3 perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menemui Direktur III Tindak Pidana Korupsi Brigjen Pol Ike Edwin. Jenderal bintang satu itu meminta dukungan.