Belajar dari kasus Ruyati, pemerintah diminta tak lagi mengirimkan tenaga kerja wanita (TKW) sebagai pembantu ke luar negeri. Karena kasus-kasus seperti Ruyati berpotensi terulang lagi.

Pembangunan kantor mewah DPD senilai Rp 823 milliar menuai kritik. DPD dianggap tidak pantas membangun kantor mewah sementara kerjanya belum maksimal.

Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPD Laode Ida yang saling tuding dan mengejek sangat disayangkan. Sebagai pimpinan lembaga negara, keduanya seharusnya menunjukkan sikap berpolitik secara dewasa.

Meski kritik tidak jauh dari penyelenggaraan haji saban tahun, namun survei menyatakan 81 persen jamaah haji yang menjadi responden mengaku puas. Survei itu dilakukan oleh BPS dan Surveyor atas permintaan Kemenag.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tidak semua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri masuk dalam katagori angkatan kerja.

Presiden SBY menggarisbawahi pentingnya pemberitahuan awal bagi setiap TKI yang akan dieksekusi mati. Jangan sampai kasus Ruyati kembali terulang.

Polemik 'maaf' antara Menlu Marty Natalegawa dan Dubes Arab Saudi Abdulrahman Al Khayyath terkait kasus Ruyati tak dibicarakan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Persoalan tersebut bukan urusan kepala negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Dubes Arab Saudi di Indonesia Abdulrahman Al Khayyath. Pertemuan berlangsung singkat, hanya 30 menit. 

Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu adanya pemahaman mengenai budaya dan sistem hukum di Arab Saudi. Untuk itu kementerian tersebut akan mengirimkan tim khusus untuk mempelajari hal tersebut.