Gelar perkara kasus Gayus Tambunan hingga kini belum ada kepastian kapan akan digelar. Gelar perkara tersebut rencananya akan dilakukan oleh Satgas Mafia Hukum dan KPK. Namun akademisi juga perlu dilibatkan untuk menjaga kasus tersebut tetap di jalurnya.

Mabes Polri diminta untuk berbesar hati segera menyerahkan kasus Gayus Tambunan kepada KPK. Jika masih ditangani oleh polisi, kasus Gayus dikhawatirkan justru akan mandek di tengah jalan.

Mabes Polri menjerat tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan hanya dengan pasal gratifikasi, bukan penyuapan. Hal ini menimbulkan kecurigaan baru kalau ada upaya untuk melindungi para penyuap Gayus.

Selain kasus Mafia Hukum, Gayus Tambunan juga dijadikan tersangka dalam kasus Mafia Pajak. Untuk kasus kedua, polisi menjerat Gayus dengan pasal gratifikasi.

Gelar perkara kasus Gayus Tambunan penting dilakukan Polri dengan mengundang sejumlah lembaga. Salah satu alasannya untuk proses tranparansi dan mengembalikan kepercayaan publik.

PPATK berharap Polri tetap melakukan gelar perkara kasus Gayus Tambunan. Bagaimanapun gelar perkara diperlukan untuk merespons tuntutan masyarakat akan transparansi.

Pernyataan berbeda keluar dari Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan terkait kasus Gayus. Iskandar menyebutkan gelar perkara tetap dilakukan hanya dengan KPK, Kejagung, dan PPATK.

Batalnya gelar perkara kasus Gayus Tambunan sungguh mengejutkan. Sikap Polri yang mengambil sikap mendadak ini menimbulkan tanya. Apakah Polri menyerah kepada pengaruh mafia pajak?

KPK belum bisa mengambil sikap terkait batalnya rencana gelar perkara kasus Gayus Tambunan. KPK masih menunggu pemberitahuan resmi Bareskrim Polri.

Mabes Polri berbalik arah 180 derajat soal gelar perkara kasus Gayus Tambunan. Setelah sebelumnya menyatakan akan melibatkan KPK, Kejaksaan, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kini Polri meralatnya.