Politisi diminta tidak perlu bersikap berlebihan atas kritik Ketua KPK Busyro Muqoddas terkait gaya hidup hedon pejabat. Gaya hidup mewah seorang pejabat memang tidak pantas dilakukan.

Revisi UU Tipikor membuka peluang baru untuk memberantas korupsi yang dari waktu ke waktu semakin rapih modus operandinya. ICW mengusulkan pemerintah dan DPR segera mengadopsi pasal pencucian uang untuk dicangkokan ke UU Tipikor hasil revisi.

Polri dituding menerima dana dari PT Freeport untuk jasa pengamanan. Penerimaan itu dinilai bisa merusak independensi Polri.

Moratorium remisi bagi para koruptor dan teroris dinilai ICW sebagai langkah positif memberantas korupsi. Selain moratorium remisi, ICW juga meminta agar mereka dikenakan sanksi sosial.

Setoran Freeport ke Polri harus distop. Apapun alasannya aparat negara tidak bisa dibiarkan menerima pembiayaan dari perusahaan. Jangan sampai swasta mengendalikan aparat negara.

Kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Karenanya, penyelesaiannya pun menuntut kerja sama dari semua pihak, baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK.

KPK kesulitan menangkap buronan kasus dugaan suap DGS BI Nunun Nurbaetie karena ada kekuatan keamanan tertentu yang melindunginya. Karena itu, presiden SBY harus ikut membantu.

Komitmen pemberantasan korupsi Presiden SBY dalam susunan menteri-menteri baru diragukan. Masih ada nama-nama menteri yang pernah disangkutpautkan dengan kasus dugaan korupsi di KPK.

Pengadilan Tipikor Bandung memutus bebas Mochtar Mohammad dari segala tuntutan jaksa. ICW sendiri menilai ada kejanggalan dalam putusan itu.

Vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif Muchtar Muhammad dikritik. Pengadilan Tipikor Bandung dinilai tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi.