Pemerintah salahkan perbankan karena masih rendah dalam penyaluran kredit ke nelayan. Padahal cara tersebut yang dianggap ampuh untuk optimalisasi sektor kelautan dan perikanan.

Terdakwa kasus suap, Setyabudi Tejocahyono, menyebut-nyebut nama mantan Kepala Pengadilan Tinggi (PT) Jabar Sareh Wiyono ikut terlibat mengatur vonis perkara korupsi bansos yang melibatkan eks Wali Kota Bandung Dada Rosada. Apa respons Sareh?

Sekda Kota Bandung, Yossi Irianto baru saja selesai menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait dugaan suap pengurusan kasus bantuan sosial (Bansos) Bandung. Dia mengaku diperdengarkan rekaman sadapan telepon Dada Rosada oleh penyidik.

KPK akan menyelidiki penerima bantuan sosial (bansos) Kota Bandung. Sejumlah nama yang muncul dalam persidangan kasus suap hakim Setyabudi Tedjocahyono bisa ditelusuri untuk perkembangan baru.

Pada APBD murni 2014 anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah akan dipangkas. Namun Dewan menampik pengurangan tersebut karena memiliki pengalaman buruk terkait penyelewengan dana bansos.

Vonis mantan Bupati Bangli, Bali, I Nengah Arnawa disunat. Jika sebelumnya I Nengah divonis 6,5 tahun di pengadilan tingkat pertama, hukuman Arnawa disunat jadi 4 tahun.

KPK telah menetapkan Walikota Bandung Dada Rosada sebagai tersangka dugaan suap bansos. Rupanya, Setyabudi pernah berjanji membuat Dada tidak terlibat dalam kasus korupsi dana bansos.

Bantuan sosial atau dana hibah banyak menimbulkan permasalahan. Sebagai pemberi bantuan, Pemkot Bandung pun mengakui banyak persoalan yang muncul dari bantuan tersebut. Maka itu Pemkot menggelar Sosialisasi Program Anti Korupsi dan Tata Cara Pertanggungjawaban kepada penerima Hibah dan Bansos.

KEMENTERIAN Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Selasa (2/7) lalu.

KPK kembali memeriksa Toto Hutagalung sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap hakim dalam penanganan skandal dana Bansos Bandung. Dia mengaku tidak kenal Ketua PN Bandung, Singgih Budi Prakoso.