KPK harus segera merekrut penyidik independen. Kehadiran penyidik independen diyakini akan memperkuat keberadaan KPK dalam menangani perkara tanpa adanya intervensi.

Berbagai kritik terus datang ke institusi Polri terkait penanganan kasus dugaan korupsi driving simulation. Mabes Polri seharusnya bisa melihat kritik itu sebagai bentuk kecintaan publik terhadap polisi yang bersih.

Keinginan Mabes Polri menangani kasus simulator SIM ditentang banyak kalangan. Salah satu kekhawatiran adalah penanganan kasus yang tak tuntas. Berikut kasus-kasus besar yang tidak jelas kelanjutannya saat ditangani Polri.

Kasus simulator SIM tak boleh terjebak hanya pada perebutan kewenangan. KPK tetap harus fokus menggarap kasus itu dan juga kasus-kasus korupsi lainnya. Segera periksa tersangka.

Meski terindikasi kuat melanggar peraturan yang ada, Bareskrim Polri tetap ngotot untuk menangani kasus korupsi di Korlantas tanpa mengindahkan keberadaan KPK. Sikap polri ini dinilai cukup arogan.

KPK memiliki alasan kuat untuk menangani kasus driving simulator. Salah satu alasan kuat yakni sesuai amanat UU KPK pasal 50 ayat 3. Lagipula, Polri mesti berpikir positif ketika kasus ditangani KPK. 

Polri diminta menujukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tidak menghalangi penyidik KPK dalam melakukan penyitaan dokumen. 

Banyaknya koruptor yang tak mau lepas dari jabatannya sebagai kepala daerah membuat kalangan aktivis LSM bergerak. Mereka mengajukan judicial review ke MK.

Meski berada di nun jauh di timur Indonesia, kasus dugaan suap di Buol, Sulawesi Tengah, ternyata menyasar ke mana-mana. Di antaranya pengusaha Hartati Murdaya dan Artalyta Suryani. Apa kaitan keduanya?

Berkerjasama dengan 10 provider seluler, KPK membuka layanan pengaduan korupsi via SMS. Layanan ini dinilai tidak akan efektif mencegah korupsi jika jumlah personel KPK tidak ditambah.