Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berjanji akan terus mengawal Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Pasalnya sampai saat ini UMK Surabaya berada di bawah Kabupaten Gresik atau selisih Rp 18 ribu.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini siap kuwalat hingga anak cucu jika keputusannya menolak tol tengah dianggap salah dikemudian hari. Keputusan itu diambil karena dia tidak ingin tol tengah kota memperparah kemacetan di Kota Pahlawan.

Sebanyak 310 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya turut gerbong mutasi. Serah terima jabatan itu dipimpin langsung Walikota Tri Rismaharini.

DPRD Surabaya mendesak pemkot untuk membatalkan kenaikan pajak reklame yang dianggap diluar kewajaran. Kenaikan itu juga dianggap melanggar peraturan yangberlaku.

Penutupan Dolly bukan sekedar penutupan sebuah lokalisasi. Pasalnya di sana sudah terbentuk mata rantai  kepentingan, termasuk kepentingan politik. Pengamat politik pesimis walikota berani menutup kawasan tersebut.

30 warga Madura yang mengaku pendukung Tri Rismaharini dan Bambang yang tergabung dalam Ikatan Masyarakat Madura (Ikamra) melakukan aksi. Mereka memberi dukungan terhadap keduanya.

Mahkamah Konstitusi (MK) mensahkan hasil coblosan ulang pemilihan walikota Surabaya. MK menetapkan pasangan Tri Rismaharini dan Bambang DH sebagai walikota dan wakil walikota terpilih.

Perolehan suara hasil coblosan ulang Pilwali Surabaya untuk sementara masih dimenangkan pasangan Risma-Bambang DH. Meski sudah terlihat memperoleh kemenangan, Bambang DH belum secepatnya senang. Dia masih menunggu hasil yang dikeluarkan KPU.

Pertengahan Mei 2010 lalu, di lantai 2 RM Mutiara, Surabaya, semua camat dan lurah se-Surabaya diundang makan-makan sekaligus berdiskusi menjelang Pilihan Walikota Surabaya. Siapa nyana tiba-tiba saja Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya tengah makan di lantai 1.

"Pertemuan ini adalah mobilisasi massa yang telah direncanakan sedemikian rupa oleh calon walikota nomor urut empat Tri Rismaharini - Bambang DH (Ridho)," kata Ketua MK, Mahfud MD, ketika membacakan putusan MK.