detikNews

3 Berkas Korupsi Widjan Lengkap

Berkas 3 kasus korupsi mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo dinyatakan P21 alias lengkap. Jaksa penuntut umum kini tengah menyusun dakwaannya.

Rabu, 12 Sep 2007 14:28 WIB

detikNews

Batin Risau, Hartono Serahkan Sertifikat Rumah Terkait Asabari

Mantan KSAD Jenderal TNI Purn R Hartono mendapat rumah dari pengusaha Henry Leo. Namun batinnya tak tenang. Rumah itu pun tak pernah ditempatinya.

Rabu, 12 Sep 2007 12:52 WIB

detikNews

R Hartono Diperiksa Kasus Asabri

Mantan KSAD Jenderal TNI Purn R Hartono memenuhi panggilan Kejagung untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus PT Asabri Rp 410 miliar.

Rabu, 12 Sep 2007 11:15 WIB

detikNews

Kejagung: Penggugat Tommy Tak Bisa Dihukum Bayar Ganti Rugi

Tommy Soeharto menggugat balik Perum Bulog dengan alasan pencemaran nama baik karena telah menggugatnya ke PN Jaksel. Kejagung menilai gugatan balik Tommy tidak tepat.

Selasa, 11 Sep 2007 11:42 WIB

detikNews

Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan

Jaksa Agung Hendarman Supandji menilai ada kemajuan kerja anak buahnya dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi BLBI. Hal itu terlihat dari banyaknya mantan pejabat yang diperiksa.

Senin, 10 Sep 2007 16:33 WIB

detikNews

Kejagung Minta Kepastian Amrozi Cs Ajukan Grasi Atau Tidak

Setelah PK ditolak, terpidana mati bom Bali I Amrozi cs masih diberikan kesempatan melakukan grasi. Kejagung akan meminta kepastiannya.

Senin, 10 Sep 2007 16:03 WIB

detikNews

Bambang Subianto Diperiksa Lagi Kasus BLBI 4 Jam

Mantan Menkeu di era pemerintahan BJ Habibie, Bambang Subianto, untuk kedua kalinya diperiksa sebagai saksi kasus BLBI. Bambang menolak berkomentar.

Senin, 10 Sep 2007 14:06 WIB

detikNews

Kejagung Akan Teliti Pejabat yang Disebut Kwik

Kejagung akan meneliti sejumlah nama yang disebut Kwik Kian Gie mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk obligor BLBI.

Jumat, 07 Sep 2007 14:34 WIB

detikNews

Pihak Lain Tidak Dilarang Bayar Uang Pengganti Koruptor

Selain oleh terpidana korupsi, uang pengganti dapat dibayarkan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah keperdataan. Kejagung tidak mempermasalahkannya.

Jumat, 07 Sep 2007 12:52 WIB

detikNews

Gubernur Papua Izinkan Pencopotan Kajati

Kejagung sudah mengantongi izin dari Gubernur Papua terkait pencopotan Kajati Papua dan 6 anak buahnya. Calon pengganti pun sudah disiapkan.

Jumat, 07 Sep 2007 12:26 WIB