Draf usulan revisi undang-undang KPK yang saat ini ada di Baleg, menuai polemik karena disinyalir akan memperlemah fungsi dan wewenang KPK. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR Dimyati Natakusumah, Baleg tidak akan meloloskan usulan revisi undang-undang KPK jika melukai hati rakyat.

PPP mengusulkan beberapa revisi dalam draf UU Pilpres. Ada enam poin yang diusulkan oleh PPP, diantaranya adalah mengusulkan penurunan presidential threshold (PT) ke angka 3,5%, karena menilai saat ini Indonesia krisis pemimpin.

Komisi III DPR telah menyampaikan draf usulan revisi UU KPK kepada Badan Legislatif (Baleg) DPR. Sejumlah pasal dalam usulan itu memangkas kewenangan KPK.

Usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dalam usulan itu, Komisi III DPR sebagai pengusul, mengusulkan dibentuk lembaga pengawas KPK.

Dorongan agar semua pejabat publik dari presiden, menteri, gubernur, hingga bupati tak boleh berparpol muncul. Belum apa-apa sudah ditentang.

Revisi UU Pilpres akan dibahas setelah lebaran. Partai Amanat Nasional (PAN) kurang sepakat dengan wacana mempermudah syarat pengajuan capres hingga partai yang lolos Parliamentary Threshold (PT) berhak mengajukan capres.

Partai Golkar tak sepakat dengan dorongan agar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mundur agar Pilgub DKI cukup satu putaran. Toh pemilih diyakini akan tetap setia dengan pilihannya. 

Pimpinan dan anggota Komisi VII terbang ke Meksiko dan AS. Mereka hendak studi banding untuk menyusun naskah akademik Revisi UU Minyak dan Gas.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau geraknya dibatasi. PKS menolak dalam UU Pilpres diatur pasal mengenai aturan hak dan kewajiban anggota Setgab koalisi.

PPP konsisten dengan usulan agar revisi UU Pilpres mengatur presiden dan wapres dilarang menjabat di parpol. Seorang presiden hanya perlu mengurus negara, tak lagi mengurus bendera parpol.