detikNews

Refly: Tugas Wapres Sudah Sangat Jelas, Tak Perlu Dibuat Khusus

Tak semua sepakat dengan usulan agar UUD 1945 kembali diamandemen untuk memperjelas tugas dan peran seorang Wapres.

Selasa, 25 Agu 2015 12:14 WIB

detikNews

Rizal Ramli Tetap 'Rajawali' Meski Sedikit Bicara Banyak Kerja

Menjadi menteri dan menjadi seorang pengamat tentu dua hal yang berbeda. Tapi Rizal Ramli tetap dianggap 'Rajawali' dengan sedikit bicara banyak kerja.

Kamis, 20 Agu 2015 11:08 WIB

detikNews

Refly: Rakyat Menanti Kerja Rizal Ramli, Bukan Komentar Kritisnya

Bila ada beda pendapat antara menteri dengan Presiden atau Wakil Presiden, menurut Refly, sebaiknya hal itu disampaikan di ruang nonpublik.

Kamis, 20 Agu 2015 10:11 WIB

detikNews

Posisi Kepala Staf Kepresidenan Belum Jelas

Setelah Luhut Pandjaitan ditunjuk jadi Menko Polhukam, posisi Staf Khusus Kepresidenan masih dirangkap jabatan.

Selasa, 18 Agu 2015 10:29 WIB

detikNews

Luhut 'Singa Jinak' di Pelukan Jokowi

Goyangan PDIP ke 'Trio Singa' tak membuat Luhut tersingkir dari Istana.

Minggu, 16 Agu 2015 12:42 WIB

detikNews

Mungkinkah Ada Reshuffle Kabinet Jilid II?

"Masih sangat mungkin ada reshuffle kabinet selanjutnya," kata pakar hukum tata negara Refly Harun.

Minggu, 16 Agu 2015 11:18 WIB

detikNews

Reshuffle: Jembatan dan Keseimbangan Jokowi

Andrinof, Andi, Indroyono, dan Gobel tak punya penopang politik. Mereka terangkat dan diangkat semata-mata karena kemauan Jokowi atas nama hak prerogatif.

Kamis, 13 Agu 2015 11:11 WIB

detikNews

Soal Opsi Kotak Kosong untuk Lawan Calon Tunggal, Ini Kata Mendagri Tjahjo

Pemerintah menyiapkan tiga opsi untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada serentak 2015. Yang mana akan dipilih?

Senin, 10 Agu 2015 13:23 WIB

detikNews

Calon Tunggal Muncul Lagi, Refly Usul Pilkada Lanjut dengan Kotak Kosong

Apabila sampai 24 Agustus duet Suwandi-Arjaya tak juga melengkapi berkas, kemungkinan besar pilwalkot Denpasar hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja.

Senin, 10 Agu 2015 11:14 WIB

detikNews

Pemerintah Bisa Gunakan APBN-P 2015 Jika Tak Mau Masukkan Dana Aspirasi

Namun menurut pakar hukum tata negara Refly Harun penolakan itu berpotensi membuat DPR menolak usulan RAPBN 2016 yang disusun pemerintah nantinya.

Rabu, 24 Jun 2015 14:10 WIB